Fungsi landasan hukum apbn, diantaranya sebagai otorisasi, pengawasan, perencanaan, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Selengkapnya, simak artikel ini.
Landasan hukum APBN merupakan pengetahuan yang perlu dipahami oleh setiap warga Indonesia. Dengan ikut berpartisipasi mengkritisi setiap apa yang dilakukan oleh pemegang kebijakan, setidaknya dapat meminimalisir kejahatan atau penyalahgunaan uang negara.
Fungsi Landasan Hukum APBN
Melalui undang-undang, APBN dibentuk sebagai instrumen utama dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Namun, selain sebagai instrumen hukum, APBN memiliki sejumlah fungsi yang menjadikannya tulang punggung ekonomi sebuah negara.
Berikut fungsi-fungsi yang perlu diketahui agar bisa membantu memberikan pengawasan terhadap keuangan negara.
- Fungsi Otorisasi: Membentuk Dasar Operasional Negara
Fungsi landasan hukum APBN yang pertama yaitu berperan sebagai otorisasi, memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan belanja dan pengeluaran negara. Dengan dasar ini, pemerintah dapat merencanakan program-program yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.
APBN yang baik memberikan pedoman yang jelas bagi pengelolaan keuangan negara, memastikan setiap rupiah diarahkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.
Dengan planing yang bagus dan terstruktur, pembelanjaan bisa dijalankan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan atau diperlukan. Bukan pengaburan pada pembelanjaan yang tidak penting.
- Fungsi Pengawasan: Menjaga Ketaatan pada Aturan
APBN tidak hanya tentang pengeluaran, tetapi juga tentang pengawasan. Fungsi pengawasan APBN memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan negara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara dan memastikan akuntabilitas pemerintah.
Pengawasan yang baik dan jujur akan berdampak positif terhadap keselamatan uang negara. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan punishmen yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan akan memberikan efek jera pada oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
- Fungsi Perencanaan: Membangun Visi Jangka Panjang
APBN menjadi instrumen perencanaan jangka panjang bagi sebuah negara. Melalui APBN, pemerintah merumuskan prioritas pembangunan serta mengalokasikan sumber daya secara tepat guna untuk mencapai tujuan-tujuan strategis.
Dengan demikian, APBN menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekedar aktif melakukan pembangunan dan pembelanjaan tetapi tidak memiliki nilai prioritas. Atau hanya terkesan mencari-cari proyek yang bisa menguntungkan saja.
- Fungsi Distribusi: Memastikan Keadilan Ekonomi
Dalam konteks distribusi, APBN menjadi instrumen untuk memastikan keadilan ekonomi. Melalui alokasi dana yang tepat, APBN mendorong distribusi yang merata dari hasil-hasil ekonomi negara. Dengan demikian, APBN tidak hanya mengelola keuangan negara, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.
Dampak positif tentang kesejahteraan akan dirasakan jikalau bantuan atau pendistribusian benar-benar tepat sasaran pada masyarakat yang rentan dan mengkhawatirkan. Agar bisa berjalan dengan baik, perlu adanya penelitian yang rinci terkait data-data penerima bantuan.
- Fungsi Alokasi: Mengarahkan Dana pada Prioritas Utama
APBN memiliki fungsi alokasi yang memastikan setiap rupiah penerimaan negara dialokasikan pada prioritas-prioritas yang paling penting. Dengan melakukan alokasi yang tepat, APBN membantu pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Fungsi Stabilisasi: Menjaga Kekokohan Ekonomi dalam Krisis
Terakhir, APBN berfungsi sebagai stabilisasi dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Dengan memiliki cadangan dan kebijakan yang tepat, APBN dapat menjadi penopang ekonomi dalam situasi krisis.
APBN yang baik memiliki fleksibilitas untuk menanggapi perubahan-perubahan ekonomi yang tidak terduga, menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang.
Kesimpulan
Dengan demikian, Landasan hukum APBN tidak hanya merupakan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif sekaligus menjadi instrumen yang vital dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.